Penjabat Gubernur NTT Ayodhia G. L. Kalake berjanji akan memaksimalkan pengelolaan aset milik Pemerintah Provinsi NTT, termasuk PT Kawasan Industri Bolok (KIB) pada tahun 2024. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi NTT.

Ayodhia menjelaskan, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan salah satu unsur penting yang menjadi penilaian dalam evaluasi kinerja penjabat kepala daerah dari Kementerian Dalam Negeri RI dalam hal ini Inspektorat Jenderal Kemendagri.

“Penilaian khususnya BUMD yang masuk kategori kurang sehat,” ujarnya saat melaksanakan pertemuan bersama PT KIB di Ruang Rapat Gubernur NTT, Selasa, 16 Januari 2024.

Terkait hal ini, kata Ayodhia, Pemprov NTT memandang perlu untuk memberikan perhatian khusus kepada BUMD, termasuk PT KIB.

“Kita dapat berdiskusi bersama dengan Direksi PT KIB yang telah hadir juga untuk membahas bagaimana mengembangkan PT KIB lebih baik lagi melalui terobosan-terobosan untuk dapat dilirik investor dalam berinvestasi di kawasan ini,” ujar Ayodhia.

Di tempat yang sama, Direktur Utama PT KIB Gabriel Kenan Budi menjelaskan, rencana utama bisnis perusahaan tersebut antara lain; sewa lahan dengan pemanfaatan lahan oleh pelaku bisnis.

Polanya dengan menyewakan lahan dengan status Hak Guna Bangunan (HGB) dan bisnis tambahan sewa bangunan atau gedung, baik bangunan pabrik maupun gudang siap pakai.

Rencana terobosan yang telah disiapkan di tahun 2024 agar dapat menarik minat dari investor-investor untuk berinvestasi pada PT KIB yaitu dengan membantu investor dalam pengurusan izin, peningkatan promosi Kawasan Industri Bolok, memanfaatkan potensi pengembangan industri berdasarkan potensi sumber daya lokal seperti perikanan, peternakan, kelor, dan rumput laut, dan melaksanakan pameran potensi daerah dan UMKM.